Sangatta – Ketua Pansus Raperda Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Kutai Timur (Kutim) tahun anggaran 2023, Faizal Rachman, menyatakan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Kepala Dinas dalam rapat penting yang diadakan untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun anggaran.
Rapat yang dijadwalkan untuk mengevaluasi penggunaan APBD 2023 ini harus ditunda lagi hingga hari Jumat karena absennya para pejabat yang seharusnya hadir.
“Kami berharap hari ini kepala dinas hadir karena rapat ini sangat penting untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun penuh. Evaluasi ini juga merupakan refleksi dan pembelajaran untuk perbaikan APBD di masa mendatang,” kata Faizal.
Menurut Faizal, dalam rapat tersebut pihaknya ingin menanyakan beberapa hal penting terkait alokasi dan penggunaan anggaran. Salah satu dinas yang diundang adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU), yang diketahui memiliki sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp423 miliar dari total alokasi Rp1,9 triliun. Dari total anggaran tersebut, hanya Rp1,5 triliun yang terealisasi.
“Kami ingin tahu kenapa ada sisa sebesar itu. Namun, yang hadir hanya pejabat fungsional bagian program perencanaan. Alasan ketidakhadiran kepala dinas adalah karena yang satu sakit dan yang satu lagi sedang survei,” ungkap Faizal dengan nada kecewa.
Faizal menegaskan bahwa undangan rapat ini tidak bisa dianggap remeh karena langsung dari Ketua DPRD dengan kop lembaga.
“Kalau ada rapat, seharusnya diberi prioritas. Ini bukan hanya masalah individu, tapi menyangkut kinerja dan tanggung jawab lembaga secara keseluruhan,” tambahnya.
Ia berharap pada rapat lanjutan hari Jumat mendatang, para kepala dinas yang bersangkutan dapat hadir sehingga evaluasi dan perbaikan dapat dilakukan dengan baik.
“Rapat ini bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk mencari solusi terbaik agar APBD bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Kita semua ingin yang terbaik untuk Kutai Timur,” tutup Faizal. ADV
