Balikpapan, Inikaltim.com – Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat secara berkala untuk memastikan berbagai program bantuan sosial maupun layanan pemerintah dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (8/6/2026).
Menurut Yono, salah satu persoalan yang masih sering terjadi dalam penyaluran bantuan adalah ketidaksesuaian data penerima manfaat. Akibatnya, program yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu justru terkadang dimanfaatkan oleh pihak yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Kalau datanya tidak akurat, akhirnya program itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu kita terus melakukan evaluasi data supaya data tersebut benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa upaya perbaikan data telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui kegiatan verifikasi dan sinkronisasi data yang melibatkan berbagai unsur di tingkat masyarakat.
Menurutnya, tujuan utama dari proses tersebut adalah menciptakan basis data yang lebih akuntabel sehingga menjadi rujukan yang tepat dalam penyusunan kebijakan maupun penyaluran bantuan sosial.
“Supaya ada perbaikan data yang lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena selama ini masih ditemukan berbagai persoalan terkait penggunaan data di lapangan,” katanya.
Yono mencontohkan masih adanya kasus penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Dalam beberapa situasi, masyarakat yang tergolong mampu justru memperoleh manfaat dari program yang diperuntukkan bagi kelompok kurang mampu. Sebaliknya, warga yang benar-benar membutuhkan terkadang tidak terdata dan akhirnya tidak menerima bantuan yang semestinya mereka dapatkan.
“Kadang-kadang fasilitas atau bantuan untuk masyarakat tertentu justru dimanfaatkan oleh orang yang mampu. Sementara masyarakat yang memang berhak malah tidak mendapatkan. Ini yang harus diperbaiki melalui validasi data yang lebih kuat,” jelasnya.
Ia menilai proses validasi data harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan unsur paling dekat dengan masyarakat, yakni ketua rukun tetangga (RT). Menurut Yono, RT memiliki peran yang sangat penting karena merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial dan ekonomi warga di lingkungannya.
“Yang punya kekuatan data sebenarnya ada di RT-RT. Karena pelaporan yang sesungguhnya berasal dari RT. Pak RT yang mengetahui siapa warga yang masuk kategori kurang mampu, siapa yang kondisi ekonominya sudah baik. Mereka yang paling tahu situasi masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, Yono mengakui bahwa proses pendataan yang dilakukan oleh petugas survei di lapangan tidak selalu berjalan mudah. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih ragu terhadap identitas petugas yang datang melakukan pendataan sehingga berpengaruh terhadap kelancaran pengumpulan data.
“Kadang masyarakat bertanya-tanya apakah yang datang benar petugas resmi atau bukan. Karena itu keterlibatan RT menjadi sangat penting untuk membantu proses pendataan dan memastikan informasi yang diberikan benar-benar valid,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ke depan diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, perangkat kelurahan, RT, serta lembaga terkait agar pembaruan data dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan data yang akurat dan terpercaya, berbagai program pemerintah diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
DPRD Balikpapan, lanjut Yono, akan terus mendorong penguatan sistem pendataan masyarakat agar setiap kebijakan yang disusun pemerintah memiliki dasar informasi yang valid. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan maupun pelayanan publik dapat diminimalkan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah.(f/adv)
