Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mendorong transformasi ekonomi agar ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara, perlahan beralih menuju sektor jasa dan usaha yang dinilai lebih inklusif.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (UMK) Kabupaten Kutai Timur Marhadyn mengatakan, arah transformasi tersebut diperlukan karena potensi batu bara tidak dapat terus menjadi tumpuan utama ekonomi daerah dalam jangka panjang.
Menurutnya, meski sektor tambang masih menjadi salah satu landasan ekonomi Kutai Timur, pemerintah menyiapkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai basis ekonomi ke depan, terutama melalui pengembangan produk lanjutan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Cita-cita daerah menginginkan bahwa kita akan bertransformasi ekonomi dari sektor ekstraktif, dalam hal ini tambang dan padat modal, kepada sektor-sektor jasa yang lebih inklusif,” ujar Marhadyn di Kantor Dinas Koperasi Kutai Timur.
Ia menjelaskan, hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk membangun produk bernilai tambah, dengan sejumlah komoditas seperti nanas dan kakao serta produk pangan seperti amplang menjadi contoh yang sedang dikembangkan.
Potensi tersebut juga dinilai dapat membuka ruang lebih besar bagi keterlibatan sumber daya manusia lokal, khususnya anak muda, sehingga pilihan menjadi entrepreneur dan pengusaha tidak hanya berorientasi pada pekerjaan di perusahaan tambang.
“Yang paling penting adalah bahwa kita akan men-supporting maksimal UMKM-UMKM kita,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi yang disebut Marhadyn, terdapat sekitar 20 ribu UMKM yang tersebar di 18 kecamatan di Kutai Timur, sementara pemerintah daerah memperkirakan potensi UMKM mencapai sekitar 40 ribu pelaku dari usaha pemula hingga usaha yang telah menembus pasar ekspor.
Salah satu contoh adalah amplang batubara yang disebut telah menembus pasar Sarawak, Malaysia, dan kini masih difasilitasi pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekspornya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pelaku usaha, tetapi juga mendorong peningkatan skala usaha dan akses pasar agar mampu menjadi bagian dari sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Transformasi itu tetap menempatkan sektor tambang sebagai salah satu fondasi ekonomi saat ini, namun pemerintah daerah menargetkan pertanian, perkebunan, hilirisasi, dan UMKM semakin berperan dalam membangun struktur ekonomi yang lebih beragam dan melibatkan lebih banyak masyarakat. (SH/ADV)
