Balikpapan, inikaltim.com – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Komisi I Umar Said, Hariyono, Mahyuddin dalam rangka membahas strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), pengawasan pajak daerah, hingga dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap wilayah penyangga di Kalimantan Timur.
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPRD Balikpapan Selasa (26/5/2026) dan dihadiri sejumlah anggota dewan dari kedua daerah.
Dalam diskusi itu, Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menilai perkembangan kawasan Penajam dan Sepaku dalam lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang sangat pesat sejak pembangunan IKN dimulai.
“Kalau kita lihat perkembangan Sepaku itu luar biasa. Hotel, rumah makan, sampai sektor jasa mulai berkembang sangat cepat dibanding lima tahun lalu,” ujar Yusri saat menerima kunjungan DPRD PPU Komisi I.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan tol menuju kawasan IKN harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun ia mengingatkan agar keberadaan jalan tol tidak hanya dijadikan sumber PAD semata, tetapi juga mampu membuka akses ekonomi masyarakat.
“Jalan-jalan tol jangan kita maksimalkan hanya untuk jadi PAD saja, tapi bagaimana dampaknya juga dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam pertemuan itu, DPRD Balikpapan juga berbagi pengalaman terkait pengawasan pajak daerah. Yusri menjelaskan, DPRD bersama pemerintah kota rutin melakukan inspeksi mendadak ke hotel, rumah makan, dan tempat usaha lainnya guna memastikan kepatuhan pembayaran pajak daerah.
Ia mengungkapkan, belum lama ini pihaknya menemukan salah satu rumah makan yang menunggak pajak hingga Rp3 miliar. Temuan tersebut akhirnya ditindaklanjuti hingga pelaku usaha bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada pemerintah daerah.
“Kita pernah menemukan ada rumah makan menunggak sampai Rp3 miliar. Itu hasil kerja pengawasan DPRD bersama pemerintah daerah, akhirnya mereka siap mengembalikan kewajibannya,” jelasnya.
Selain pengawasan pajak, Yusri menilai kemudahan perizinan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan investasi daerah. Menurutnya, pemerintah harus mampu menciptakan sistem perizinan yang sederhana agar investor lebih tertarik masuk ke daerah.
“Kalau perizinan dipermudah, orang akan lebih gampang datang investasi ke sini. Jangan sampai orang lebih memilih ke luar negeri seperti Vietnam atau Thailand karena prosesnya dianggap lebih mudah,” ucapnya.
Ia berharap pembangunan IKN dapat memberikan dampak nyata bagi daerah sekitar, khususnya Balikpapan dan Penajam Paser Utara, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, maupun peningkatan PAD.(f/adv)
