Balikpapan, Inikaltim.com – Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, menyoroti berbagai keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan, khususnya mengenai pasien yang dinilai terlalu cepat dipulangkan dari rumah sakit meskipun masih dalam masa perawatan.
Hal tersebut disampaikan Yono saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (8/6/2026). Menurutnya, persoalan tersebut kerap menjadi pertanyaan dan keluhan masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD dalam berbagai kesempatan reses maupun kegiatan penyerapan aspirasi.
“Isu itu juga sering kami terima dari masyarakat. Hampir setiap masa reses DPRD selalu muncul pertanyaan yang sama terkait pelayanan BPJS dan pasien yang dinilai terlalu cepat dipulangkan dari rumah sakit,” ujar Yono.
Ia menjelaskan, DPRD Balikpapan telah beberapa kali menggelar pertemuan dan rapat bersama pihak BPJS Kesehatan serta rumah sakit untuk meminta penjelasan mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan keterangan yang diterima DPRD, pihak BPJS menegaskan bahwa pasien peserta BPJS pada prinsipnya berhak mendapatkan perawatan hingga kondisi kesehatannya dinyatakan membaik oleh dokter yang menangani.
Menurut Yono, pihak BPJS menyampaikan bahwa pasien tidak seharusnya dipulangkan sebelum kondisi medisnya memungkinkan untuk menjalani perawatan lanjutan di rumah atau dinyatakan cukup sehat berdasarkan hasil diagnosis dokter.
Namun demikian, di lapangan masih ditemukan keluhan masyarakat yang mengaku diminta pulang setelah menjalani perawatan selama tiga hingga empat hari dan kemudian diarahkan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melanjutkan pengobatan.
“Ketika kami meminta penjelasan dari rumah sakit, salah satu alasan yang disampaikan adalah keterbatasan kamar rawat inap. Selain itu, rumah sakit menilai kondisi pasien berdasarkan diagnosis dokter sudah mulai membaik sehingga dapat dipulangkan,” katanya.
Selain persoalan keterbatasan ruang perawatan, Yono juga menilai masih terdapat sejumlah kendala terkait fasilitas pelayanan kesehatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa alasan tersebut tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“DPRD pada dasarnya tidak ingin terjebak pada alasan-alasan tersebut. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai haknya,” tegasnya.
Yono juga menjelaskan bahwa pemerintah Kota Balikpapan telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung program jaminan kesehatan masyarakat. Karena itu, penggunaan fasilitas kesehatan harus tepat sasaran dan didukung dengan data yang akurat agar pelayanan dapat berjalan maksimal.
Menurutnya, DPRD terus mendorong Dinas Kesehatan dan seluruh pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit, termasuk memastikan hak-hak peserta BPJS benar-benar terpenuhi.
Bahkan, apabila terdapat laporan dari masyarakat maupun pengurus RT terkait pelayanan yang dianggap kurang memuaskan, DPRD melalui komisi terkait akan memanggil pihak rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan evaluasi.
“Kami ingin mendapatkan informasi yang sebenarnya dari masyarakat. Karena terkadang ketika ditanya secara formal pelayanan dianggap sudah baik, tetapi saat bertemu langsung dengan masyarakat masih ditemukan berbagai keluhan. Ini yang menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Karena itu, Yono mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan pelayanan kesehatan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Menurutnya, laporan masyarakat sangat penting sebagai bahan pengawasan DPRD terhadap rumah sakit maupun instansi terkait.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat, apabila ada kasus-kasus seperti ini segera disampaikan, baik melalui DPRD, media maupun saluran pengaduan yang tersedia. Laporan tersebut akan menjadi catatan bagi kami untuk melakukan pengawasan dan memanggil pihak terkait agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” pungkasnya.(f/adv)
