Kutai Timur – Perlindungan petani padi melalui program asuransi pertanian di Kutai Timur belum dapat diterapkan karena proses persiapan masih berlangsung, padahal skema tersebut disiapkan untuk memberikan kepastian perlindungan ketika petani menghadapi risiko gagal panen.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur Purno Edi, di Kantor DTPHP Kutim, mengatakan program asuransi tersebut merupakan program unggulan kepala daerah yang kini memasuki tahap persiapan bersama mitra pelaksana.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) dengan PT Asuransi Jasindo dan kini melakukan identifikasi petani yang akan menjadi peserta, sehingga program belum mencakup seluruh petani padi di Kutai Timur.
“Ini baru dan kita belum pernah melakukannya, ini tahapan untuk melakukannya, sedang berproses dengan mitra kita Jasindo, kita sudah melakukan MoU dan MoU-nya sudah selesai,” jelas Purno.
Purno mengatakan asuransi tersebut ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada petani padi ketika menghadapi gagal panen, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan terhadap berbagai risiko yang dapat mengganggu produksi.
“Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap petani padi khususnya memang untuk padi dulu, jadi ini nanti ada ketenanganlah mereka nanam itu ketika ada gagal panen, tapi bukan tujuannya beresiko untuk gagal panen,” ujarnya.
Penerapan program ditargetkan dapat mulai berjalan melalui anggaran perubahan, terutama untuk mengantisipasi musim tanam Oktober hingga Desember, tetapi pada saat ini perlindungan tersebut belum berlaku bagi petani yang memasuki musim tanam.
“Untuk saat ini belum berlangsung, kita nanti di bulan perubahan, mudah-mudahan nanti bisa di perubahan itu bisa berjalan, kalau Oktober, November, Desember itu musim tanamnya kita di situ,” sebutnya.
Tahap berikutnya akan diarahkan pada penentuan peserta berdasarkan kesiapan petani, sebab tidak seluruh petani langsung mengikuti program tersebut dan sebagian masih menyatakan belum bersedia menjadi peserta.
Purno menyebut luasan yang disiapkan untuk tahap awal sekitar 660 hektare, dengan sasaran petani yang mengelola lahan sekitar dua hektare, namun angka tersebut masih disesuaikan dengan hasil identifikasi dan kesediaan masing-masing petani. (SH/ADV)
