Balikpapan, Inikaltim.com – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, mengungkapkan adanya tren penurunan signifikan pada transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dalam dua tahun terakhir. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi keuangan daerah yang selama ini masih bergantung pada alokasi dari pusat. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (15/7/2026).
Menurut Alwi, pada 2025 lalu Pemerintah Kota Balikpapan masih menerima transfer dana dari pusat sekitar Rp2,3 triliun. Namun pada 2026 angka tersebut menurun menjadi sekitar Rp1,8 triliun, bahkan realisasi yang benar-benar diterima hanya berada di kisaran Rp1 triliun. Penurunan ini diperkirakan masih akan berlanjut pada 2027, dengan proyeksi transfer hanya sekitar Rp800 miliar.
“Dua tahun terakhir ini kita mengalami penurunan transfer daerah. Memang berat, tapi ini harus kita hadapi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penurunan tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini berdampak langsung pada daerah, termasuk Balikpapan, yang harus mulai menyesuaikan pola pengelolaan keuangan agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
Dalam situasi ini, Alwi menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, PAD kini menjadi tumpuan utama untuk menjaga stabilitas anggaran dan mendukung pembangunan.
“Artinya sekarang kita harus bekerja keras meningkatkan PAD, karena satu-satunya harapan kita ada di situ,” tegasnya.
Meski menghadapi tekanan dari sisi transfer pusat, Alwi menyebut Balikpapan masih memiliki keunggulan dibanding daerah lain di Kalimantan Timur dalam hal PAD. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa potensi tersebut harus dioptimalkan secara maksimal agar tidak hanya menjadi target di atas kertas.
DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru, memperbaiki sistem pemungutan pajak, serta memastikan seluruh potensi yang ada dapat dikelola secara efektif.
“Kita tidak bisa lagi bergantung penuh pada pusat. Daerah harus mandiri, dan itu dimulai dari bagaimana kita memaksimalkan PAD,” tutupnya.
