Kutai Timur – Dalam rapat paripurna ke-20 yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menegaskan bahwa anggaran harus diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur adalah pondasi utama yang harus menjadi perhatian dalam APBD 2025. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga harus didorong untuk memperkuat kemandirian daerah,” ujar Pandi.
Fraksi Demokrat meyakini bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki peran vital dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, Pandi mengkritisi sejumlah program dalam R-APBD yang dinilai kurang relevan. Salah satunya adalah alokasi anggaran untuk panggung hiburan, yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan esensial masyarakat.
“Belanja hiburan tidak relevan dalam konteks kebutuhan dasar masyarakat. Fokuskan anggaran pada sektor yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat juga menyoroti ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal dalam APBD 2025.
Pandi menyebut, alokasi anggaran yang lebih besar pada belanja operasi menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih strategis.
“Ketidaktepatan perencanaan ini harus diperbaiki agar belanja modal, terutama untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat, mendapat porsi lebih besar,” tambah Pandi.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat memberikan dukungan penuh terhadap program Multi-Years Contract, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur konektivitas antar desa dan kecamatan. Program ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pembangunan di Kutim.
Dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal, Fraksi Demokrat berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami optimistis, dengan pengelolaan yang tepat, kesejahteraan masyarakat Kutim dapat terus meningkat,” tutup Pandi.ADV
