Balikpapan, inikaltim.com – DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III memastikan program pengendalian banjir tetap menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan kota. Salah satu fokus yang kini didorong adalah rencana pembebasan lahan di kawasan Sungai Ampal yang dinilai menjadi titik strategis untuk normalisasi aliran air.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap program penanganan banjir terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menjalankan visi pembangunan yang menempatkan pengurangan banjir sebagai prioritas.
“Banjir masih menjadi perhatian karena itu bagian dari visi-misi Pak Wali Kota. Jadi program itu masih tetap dilaksanakan,” kata Yusri, Selasa saat diwawancarai di kantor DPRD Balikpapan, Selasa (26/05/2026).
Ia mengatakan, hingga saat ini pemerintah dan DPRD telah memiliki master plan pengendalian banjir yang menjadi pedoman utama dalam pengerjaan berbagai proyek infrastruktur drainase dan normalisasi sungai. Dengan adanya perencanaan tersebut, arah pembangunan dinilai lebih jelas dan terukur.
Menurut Yusri, target besar yang ingin dicapai adalah mengurangi titik-titik banjir di Kota Balikpapan secara signifikan pada 2027 mendatang. Karena itu, sejumlah proyek strategis mulai dipersiapkan sejak sekarang, termasuk penanganan kawasan hilir Sungai Ampal.
“Kalau bisa kita dorong di 2027 nanti bagaimana mengurangi titik-titik banjir yang ada di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kawasan yang akan menjadi prioritas pembebasan lahan berada di jalur hilir Sungai Ampal menuju Base B. Lokasi tersebut mencakup area di samping Hotel Juri hingga kawasan BSB yang selama ini sering mengalami penyempitan aliran sungai.
Selain itu, DPRD juga menyoroti jalur di kawasan MT Haryono, khususnya jalan alternatif menuju Universitas Balikpapan atau yang dikenal masyarakat sebagai Jalan Pupuk. Di kawasan itu, sungai direncanakan akan diperlebar hingga mencapai 40 sampai 50 meter.
“Yang di MT Haryono itu nanti sungainya mungkin kita minta lebarkan dengan luas 40 sampai 50 meter,” jelas Yusri.
Ia menambahkan, pembebasan lahan memang memerlukan dukungan masyarakat karena sebagian wilayah yang akan dinormalisasi berada dekat dengan permukiman warga. Namun menurutnya, langkah tersebut penting agar banjir tidak terus terjadi setiap tahun.
“Bukan masalah sulitnya, tapi bagaimana kesadaran masyarakat saja, mau tetap dikenakan banjir atau tidak,” katanya.
Yusri berharap masyarakat dapat memahami pentingnya proyek tersebut demi kepentingan bersama. Dengan dukungan semua pihak, ia optimistis penanganan banjir di Balikpapan dapat berjalan lebih maksimal dan berdampak langsung terhadap pengurangan genangan di sejumlah wilayah rawan.
“Kalau semua berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan kita tidak mau lagi hal-hal seperti banjir itu terjadi terus menerus,” tutupnya.(f/adv)
