Balikpapan, Inikaltim.com – Permasalahan air keruh yang terus dikeluhkan masyarakat Balikpapan kembali menjadi sorotan serius DPRD Kota Balikpapan. Dalam rapat yang digelar pada Senin (13/7/2026) di ruang rapat kantor DPRD, Sekretaris Komisi II, M Taufiq, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi hanya dijelaskan dari sisi teknis semata.
Menurut Taufiq, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan teknis yang rumit, melainkan solusi nyata yang bisa langsung dirasakan. Ia menyebut akar permasalahan air keruh harus dibuka secara transparan agar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB).
“Jangan hanya bicara teknis. Masyarakat tidak tahu itu. Yang mereka rasakan adalah air keruh terus menerus, distribusi yang tidak lancar, bahkan sering mati,” tegas Taufiq di hadapan direksi PTMB dan perwakilan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD mencatat setidaknya empat persoalan utama yang menjadi keluhan warga. Pertama, kualitas air yang keruh dan tidak layak pakai yang terjadi secara berulang tanpa penyelesaian tuntas. Kedua, distribusi air yang tidak stabil, bahkan kerap terhenti tanpa pemberitahuan yang jelas kepada pelanggan.
Ketiga, lonjakan tagihan air yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat. Banyak pelanggan mengaku harus membayar lebih mahal meskipun distribusi air tidak maksimal. Kondisi ini dinilai merugikan warga yang tetap dibebankan biaya meski layanan tidak optimal.
Keempat, lambatnya respons petugas dalam menangani keluhan masyarakat. Proses perbaikan yang berlarut-larut membuat persoalan semakin menumpuk dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PTMB.
Taufiq menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut harus “diikat” menjadi satu kesimpulan besar agar penanganannya tidak parsial. Ia meminta PTMB segera menyusun langkah konkret, mulai dari pembenahan kualitas air, perbaikan sistem distribusi, hingga transparansi dalam penagihan.
“Ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut. Hari ini harus ada kejelasan, bahkan kalau perlu diselesaikan sampai malam. Masyarakat sudah terlalu lama dirugikan,” ujarnya.
DPRD juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pelayanan PTMB, termasuk peningkatan kecepatan respons petugas di lapangan. Dengan langkah tegas ini, diharapkan krisis air keruh yang selama ini membebani warga Balikpapan bisa segera teratasi dan tidak kembali terulang di masa mendatang.
