Balikpapan, Inikaltim.com – Permasalahan banjir masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang terus mendapat perhatian Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan. Komisi III DPRD yang membidangi infrastruktur menilai penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, mulai dari pembenahan sistem drainase hingga penguatan fasilitas pengendali banjir.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, mengatakan persoalan banjir tidak dapat diselesaikan dengan langkah-langkah yang bersifat sementara. Menurutnya, dibutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang berkelanjutan, serta kolaborasi semua pihak agar upaya pengendalian banjir dapat memberikan hasil yang optimal.
“Masalah banjir ini tentu menjadi perhatian kita bersama, baik pemerintah maupun DPRD, khususnya Komisi III. Apalagi di kawasan MT Haryono, kita harus bekerja maksimal untuk mengatasinya,” ujar Yusri saat ditemui di kantor DPRD Kota Balikpapan, Rabu (15/7/2026).
Ia menjelaskan, kawasan Jalan MT Haryono merupakan salah satu titik yang masih kerap mengalami genangan ketika intensitas hujan tinggi. Karena itu, berbagai program penanganan banjir yang telah dijalankan pemerintah perlu terus dikawal agar mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pembangunan bendali (bendungan pengendali) di belakang Pasar Segar. Menurut Yusri, keberadaan bendali menjadi bagian penting dalam mengendalikan debit air, namun efektivitasnya harus terus dipantau melalui pengawasan dan evaluasi secara berkala.
“Bendali yang sudah dibangun itu tentu harus sering kita cek. Jangan sampai hanya dibangun, tetapi tidak diawasi. Fungsinya harus benar-benar maksimal dalam menahan dan mengatur aliran air,” tegasnya.
Selain bendali, Yusri menilai pembangunan dan pembenahan jaringan drainase di berbagai wilayah juga menjadi prioritas. Sistem drainase yang berfungsi dengan baik akan mempercepat aliran air menuju saluran utama sehingga dapat mengurangi risiko genangan saat hujan deras.
“Kita harus membangun drainase yang mampu mengalirkan air dengan baik. Dengan begitu, titik-titik banjir bisa berkurang secara bertahap,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat. Kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan tidak membuang sampah ke saluran air, dinilai memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran sistem drainase.
“Untuk mengurangi banjir ini perlu gotong royong. Masyarakat juga harus peduli terhadap lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan karena itu bisa menyumbat saluran air,” katanya.
Yusri juga menyoroti pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk program penanganan banjir. Menurutnya, setiap pembangunan infrastruktur harus didasarkan pada kebutuhan lapangan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan agar setiap pengembangan kawasan, khususnya perumahan, dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti bozem, bendali, dan sistem drainase yang memadai. Perencanaan yang baik, menurutnya, penting untuk mencegah munculnya titik-titik banjir baru akibat pembangunan yang tidak memperhatikan tata kelola air.
“Perumahan juga harus memiliki bozem, bendali, dan saluran air yang lancar. Jangan sampai pembangunan di satu kawasan justru menyebabkan banjir di kawasan lain,” tambahnya.
Komisi III DPRD Balikpapan berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pengembang, dan masyarakat terus diperkuat agar penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi tersebut, jumlah titik rawan banjir di Kota Balikpapan diharapkan dapat terus berkurang sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan nyaman, terutama saat musim penghujan.
