Kutai Timur — Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankeudes) di Desa Swargabara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), menunjukkan progres berbeda antara pembangunan infrastruktur dan pengadaan barang.
Pembangunan infrastruktur disebut telah mencapai sekitar 80 persen, sedangkan realisasi pengadaan berada di kisaran 60 persen.
Sekretaris Desa (Sekdes) Swargabara, Rullyanti, mengatakan pelaksanaan program tersebut terus berjalan dengan pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang lebih dahulu dikerjakan.
Sejumlah kegiatan fisik yang bersumber dari Bankeudes telah dilaksanakan di lingkungan RT sesuai usulan yang disampaikan sebelumnya.
“Kalau yang terkait mengenai infrastruktur dari Bankeudes, untuk 2025 itu saya sudah bisa mengatakan mungkin sekitar 80 persen sudah dilaksanakan semua,” ujar Rullyanti saat diwawancarai di Desa Swargabara.
Menurutnya, pembangunan yang telah berjalan mencakup sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat, antara lain jalan dan drainase.
Pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut dilakukan lebih dahulu karena membutuhkan proses penyediaan material serta pengerjaan di lapangan.
Sementara itu, realisasi pengadaan barang masih berada di bawah capaian pembangunan infrastruktur. Rullyanti menyebut pengadaan baru sekitar 60 persen karena terdapat sejumlah usulan yang masih perlu disesuaikan, terutama berkaitan dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan.
“Kalau pengadaan itu mungkin sekitar 60 persen karena memang ada beberapa yang kami masih menyamakan. Kadang-kadang usulan RT itu misalnya dia maunya sound system, pengadaan sound system. Tapi kami juga perlu tahu spesifikasi yang terbaik yang mana,” jelasnya.
Penyesuaian spesifikasi menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan pemerintah desa sebelum pengadaan dilakukan. Barang yang dibeli tidak hanya harus sesuai dengan usulan, tetapi juga perlu dipastikan memiliki spesifikasi yang tepat dengan kebutuhan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat proses pengadaan tidak selalu dapat dilakukan langsung. Dirinya mengatakan apabila barang dengan spesifikasi yang dibutuhkan tidak tersedia di wilayah Sangatta, pemerintah desa akan mencari penyedia di luar kota agar barang yang diperoleh tetap sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan.
“Kalau kami tidak mendapatkan spesifikasi yang ada di Sangatta, maka kami akan mencari di luar kota yang spesifikasi yang diinginkan itu masuk dengan yang diusulkan,” tuturnya.
Rullyanti menjelaskan, pelaksanaan kegiatan juga dibagi dalam dua bagian di tingkat desa. Tim yang menangani kesejahteraan rakyat mengurusi pembangunan infrastruktur, sementara bagian urusan umum menangani pengadaan barang. Kedua tim tersebut berjalan secara bersamaan sesuai bidang masing-masing.
Sejumlah pengadaan seperti sound system, CCTV dan lampu jalan disebut telah berjalan. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan, drainase dan kebutuhan fisik lainnya.
Dengan progres pembangunan infrastruktur yang telah mencapai sekitar 80 persen, pemerintah desa terus melanjutkan pekerjaan yang masih tersisa.
Sementara pengadaan barang tetap dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesesuaian spesifikasi agar barang yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah RT. (TS/ADV)
